Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,442 SGD-9,503 JPY-11,708 GBP-16,345 EUR-14,268 AUD-10,175 SAR-3,585 [15-03-2017] Detail . . .




Langgar Aturan, Ini Sanksi Bagi Pelaku Jasa Keuangan
Rabu, 6 Agustus 2014
Sumber : www.sindonews.com

Untitled Document

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan Surat Edaran OJK (SE-OJK) mengenai penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Dalam SE-OJK yang diterbitkan pada 24 Juli 2014 tersebut, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) diminta untuk menggunakan data yang telah disetujui konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau email untuk menawarkan produk.

Direktur Direktorat Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo mengatakan, bagi PUJK yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi. Menurutnya, sanksi terberat dengan mencabut izin edar produk jasa keuangan tersebut.

"Kalau sanksi di peraturan OJK, sanksi itu mulai dari pembinaan (upaya teguran dan perbaikan), sampai yang berkali-kali melanggar itu bisa sampai pencabutan izin produk itu sendiri. Ini ada di POJK No 1/2013," terangnya di Kantor OJK, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Pihaknya juga menyadari mengenai kesiapan pelaku jasa keuangan untuk mengimplementasikan peraturan tersebut. Sebab itu OJK akan memantau rencana kerja dari usaha pelaku jasa keuangan untuk pengimplementasian tersebut.

Anto mengatakan, OJK juga tidak langsung serta merta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut setelah diberlakukan pada hari ini (6/8/2014).

"Kami juga perlu menyadari mengenai kesiapan PUJK. Contoh brosur atau marketing caller yang sudah dicetak. Karena bisnis harus tetap berjalan. Kami akan memantau rencana kerja dari usaha jasa keuangan. Jangan kemudian mulai 7 Agustus 2014 ini dikatakan melanggar, karena perlu persiapan," ungkap dia.

Terpenting, lanjut Anto, setelah dikeluarkannya turan tersebut masyarakat dan konsumen dapat langsung bertanya mengenai manfaat dan risiko produk yang dikeluarkan pelaku jasa keuangan.

"Pelaku keuangan sudah harus menyiapkan email untuk upaya-upaya memastikan kesediaan konsumen dihubungi melalui telepon. Ini bertahap, OJK tetap memantau implementasi di lapangan," pungkasnya.

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111