Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,391 SGD-9,595 JPY-12,029 GBP-16,786 EUR-14,301 AUD-10,198 SAR-3,570 [03-04-2017] Detail . . .




SMS Nasabah Tanpa Izin, Ini Sanksi untuk Bank
Rabu, 6 Agustus 2014
Sumber : www.okezone.com

Untitled Document

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengeluarkan Surat Edaran OJK (SE-OJK) Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. Surat edaran ini dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2014.

SE-OJK tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang efektif akan berlaku efektif sejak 6 Agustus 2014. Lalu apa sanksi yang diberikan jika masih ada yang melanggar?

Direktur Direktorat Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo mengatakan, walaupun  nantinya para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) masih ada yang melanggar peraturan tersebut, tidak serta merta langsung diberikan hukuman/sanksi melainkan secara bertahap.

"Sanksinya yang lengkap bisa dilihat di Peraturan-OJK. Tapi secara umum sanksi itu mulai dari pembinaan misalkan upaya teguran, perbaikan, tapi kalau sampai berkali-kali melanggar bisa sampai pencabutan izin produk jasa keuangannya. Itu bertahap tidak bisa serta merta sanksi langsung diterapkan," ucap Anto di Gedung OJK, Rabu (6/8/2014).

Anto menjelaskan, SE ini mengatur bahwa penawaran oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus menggunakan data yang telah disetujui oleh konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau e-mail.

Menurut Anto, dalam peraturan itu disebutkan bahwa OJK melarang pemanfaatan freelance telemarketing yang menggunakan long number dan seolah-olah penawaran dilakukan secara pribadi.

"Penawaran harus jelas menyampaikan identitas PUJK dan jika melalui telepon harus memohonkan kesediaan konsumen untuk menerima penawaran," sebutnya.

Anto menjelaskan, SE-OJK Pemasaran ini juga mengatur tata cara pemuatan iklan yang dilakukan oleh PUJK dengan mewajibkan pencantuman logo dari PUJK dan keterangan pernyataan bahwa PUJK itu terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Hal ini ditujukan agar masyarakat tidak terjebak upaya perusahaan yang menawarkan seperti produk keuangan yang tidak menjadi kewenangan pengawasan OJK.

"Pengalaman dari kasus investasi yang diduga ilegal sering menawarkan investasi dengan bunga atau imbal hasil yang di luar batas kewajaran padahal kenyataannya perusahaan ini tidak diberikan izin dan pengawasannya tidak dilakukan oleh OJK," ungkapnya.

Dalam aturan itu, OJK juga mengatur penggunaan terminologi syarat dan ketentuan berlaku yang biasanya ditulis hurufnya kecil dan tanda asterik (*), penggunaan kata-kata superlatif (misalnya terkuat, paling aman) dan beberapa hal lainnya.

Hal terpenting lain yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa PUJK akan menyediakan ringkasan informasi produk dan atau layanan jasa keuangan yang memuat manfaat, biaya dan risiko.

"Konsumen wajib mempelajarinya dan memberikan data/informasi yang akurat kepada PUJK," katanya.

OJK menyampaikan apresiasi kepada PUJK, Asosiasi di Industri Keuangan, Akademisi, Anggota Dewan Periklanan Indonesia yang berpartisipasi sebagai narasumber dalam perumusan SE-OJK Pemasaran sebagai peraturan pelaksanaan POJK Nomor 1/POJK.07/2013. (rzk)

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111