Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,391 SGD-9,595 JPY-12,029 GBP-16,786 EUR-14,301 AUD-10,198 SAR-3,570 [03-04-2017] Detail . . .




BI Resmi Perketat Aturan LTV
Rabu, 25 September 2013
Sumber : www.infobanknews.com

Untitled Document

Dalam meningkatkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit properti, Bank Indonesia memperketat batas maksimal LTV dan FTV untuk pembeliaan dengan fasilitas kredit dan pembiayaan kedua dst dari perbankan. Paulus Yoga

Jakarta–Bank Indonesia (BI) melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) bagi syariah untuk kredit pemilikan properti dan kredit konsumsi beragun properti, dalam rangka memperkuat ketahan perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

“Kebijakan ini pada intinya bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan memperkuat ketahanan perbankan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian,” ujar Direktur Eksekutif Komunikasi BI Difi A. Johansyah, dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 25 September 2013.

Ia menambahkan, upaya tersebut dilakukan antara lain dengan memperlambat laju peningkatan konsentrasi risiko kredit pada sektor properti serta mendorong penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Di sisi lain, ketentuan LTV dan FTV juga bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat berpenghasilan menengah–bawah untuk memperoleh rumah layak huni serta meningkatkan aspek perlindungan konsumen di sektor properti.

“Ketentuan ini dikecualikan bagi kredit atau pembiayaan dalam rangka program perumahan pemerintah pusat maupun daerah,” tukasnya.

Rasio LTV dan FTV sendiri adalah angka rasio antara nilai kredit atau pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank terhadap nilai agunan berupa properti pada saat pemberian kredit atau pembiayaan. Adapun ruang lingkup properti meliputi rumah tapak, rumah susun (apartemen, flat, kondominium dan griya tawang), rumah kantor dan rumah toko.

“Penyempurnaan ketentuan LTV/FTV dilatarbelakangi oleh tingginya pertumbuhan kredit ke sektor properti, khususnya kredit untuk rumah tapak dan rumah susun (flat dan apartemen) pasca penerapan ketentuan LTV dan FTV pada pertengahan 2012,” ucap Difi.

Tingginya pertumbuhan sektor properti, lanjutnya, juga mempengaruhi perilaku debitor dalam memanfaatkan kredit atau pembiayaan dari bank. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi yang menunjukkan penggunaan kredit konsumsi lainnya untuk pembelian properti atau sebagai tambahan uang muka pembelian properti.

“Untuk mengantisipasi peningkatan konsentrasi risiko kredit di sektor properti, dengan mempertimbangkan profil risiko debitor atau nasabah termasuk kemampuan pelunasan kredit (repayment capacity), ketentuan yang baru akan memberlakukan LTV dan FTV dengan persentase yang menurun (regresif). Sasaran utama dari pengaturan dimaksud adalah mengantisipasi potensi risiko ‘gagal bayar’ yang disebabkan penurunan kemampuan pelunasan kredit,” paparnya.

Penerapan LTV dan FTV juga disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit melalui pengenaan persyaratan tambahan dalam proses pemberian kredit dan berlaku sama (equal treatment) baik untuk bank konvensional maupun bank syariah. Persyaratan tambahan tersebut berupa kewajiban calon debitot dan debitor untuk melaporkan seluruh fasilitas kredit konsumsi yang terkait dengan pemilikan properti atau beragun properti yang diterima dari bank yang sama atau bank lain ketika mengajukan permohonan kredit, untuk kemudian akan diperhitungkan dalam menentukan urutan fasilitas kredit serta besaran LTV atau FTV yang dikenakan.

Untuk tipe rumah, rumah susun dan apartemen di atas 70 m2, ditetapkan maksimal LTV dan FTV untuk pembiayaan pertama sebesar 70%, pembiayaan kedua sebesar 60%, dan pembiayaan ketiga dst sebesar 50%.

Untuk tipe bangunan 22-70 m2, ditetapkan LTV untuk pembiayaan kedua maksimal sebesar 80%, dan pembiayaan ketiga dst sebesar 70%. Sedangkan untuk tipe bangunan 22-70 m2 dengan pembiayaan syariah berakad Murabahah dan Istishna ditetapkan maksimal FTV pembiayaan pertama sebesar 80%, pembiayaan kedua 70%, dan pembiayaan ketiga dst sebesar 60%. Sementara untuk tipe bangunan 22-70 m2 dengan pembiayaan syariah berakad Musyawarah Mutanaqisah (MMQ) dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). (*)

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111