Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,442 SGD-9,503 JPY-11,708 GBP-16,345 EUR-14,268 AUD-10,175 SAR-3,585 [15-03-2017] Detail . . .




OJK Wajibkan Pemilik Kapal Miliki Asuransi Penyingkiran Kapal dan P&I
Jum'at, 6 Februari 2015
Sumber : http://www.infobanknews.com

Untitled Document

Jakarta–Untuk memperlancar jalur pelayaran sekaligus menyehatkan industri asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan para pemilik kapal membeli produk asuransi terkait penyingkiran kerangka kapal. Hal ini sejalan dengan banyaknya bangkai kapal yang karam dan dibiarkan begitu saja oleh para pemilik kapal.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani mengungkapkan, OJK mendukung kesiapan asuransi peyingkiran kerangka kapal dan asuransi perlindungan dan ganti rugi terkait kewajiban bagi pemilik kapal untuk mengasuransikan kapalnya dengan asuransi tersebut.

“Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air”, kata Firdaus, di Kantor OJK, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2015.

Menurutnya, banyak dari pemilik kapal mengabaikan bangkai kapal begitu saja. Padahal, hal tersebut merusak jalur pelayaran. Ini sejalan dengan tidak adanya kewajiban dari dari pemilik kapal untuk menyingkirkan bangkai tersebut. OJK tengah meminta agar ada kewajiban dari pemilik kapal untuk menyingkirkan.

“Tidak ada kewajiban bagi pemilik kapal. Di 2015 ini nantinya akan diwajibkan. Para pemilik kapal harus memiliki asuransinya. Kita sedang bicarakan dengan Kemenhub”, ujar Firdaus.

Kendati demikian, Firdaus tampaknya tidak puas dengan proses penyingkiran semata. Dirinya justru meminta agar semua pemilik kapal di Indonesia membeli produk protection and indemnity (P&I). Produk ini diharapkan memberikan kesadaran akan tanggungjawab yang lebih besar bagi pemilik kapal.

“Misalnya kalau kapal karam dan menumpahkan minyak, itu bisa ditutup perusahaan asuransi. 2015 ini rencananya akan kita wajibkan karena di pelabuhan di luar sana sudah mewajibkan itu. Jadi, tidak sekedar menyingkirkan saja”, terang Firdaus.

Firdaus mengaku, sejalan dengan hal tersebut OJK akan lakukan pertemuan koordinasi dengan AAUI, beberapa perusahaan asuransi umum dan P&I Club Indonesia. Direncanakan akan dilakukan kerjasama yang didasari dengan MoU antara OJK dengan Kemenhub. Pemasaran produk tersebut akan diarahkan melalui penyelenggaraan konsorsium.

“Jasa Indonesia (Jasindo) sudah jual. Kalau masing-masing jual kecil, makanya dibentuk konsorsium saja. Di Indonesia ada 13 ribu kapal besar yang bisa diwajibkan memiliki produk P&I”, pungkasnya.

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111