Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,391 SGD-9,595 JPY-12,029 GBP-16,786 EUR-14,301 AUD-10,198 SAR-3,570 [03-04-2017] Detail . . .




OJK: Nasabah Perbankan dan Asuransi Harus Punya NPWP
Senin, 23 Februari 2015
Sumber : http://wartaekonomi.co.id

Untitled Document

WE Online, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengemukakan bahwa ke depan nasabah perbankan, asuransi, dan dana pensiun wajib memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Ini yang kami wacanakan ke depan, namun dengan syarat pengurusan NPWP mudah dan tidak berbelit," kata dia saat ditemui di Kantor OJK, Menara Merdeka, Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Muliaman menilai kebutuhan NPWP ini diperlukan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam peningkatan pendapatan pajak. "Kita tahu nasabah perbankan dan asuransi kan jumlahnya besar sehingga menjadi potensi pajak," terang dia.

Sebagaimana diketahui, penerapan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito ditunda. Peraturan yang sedianya berlaku mulai 1 Maret 2015 itu ditunda tanpa batas waktu.

Dalam beleid itu, Dirjen Pajak mewajibkan perbankan untuk menyerahkan data bukti potong pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito dan tabungan milik nasabah secara rinci.

Sebelumnya bank hanya melaporkan pemotongan pajak bunga deposito secara gelondongan atau umum saja. Perdirjen tersebut memerintahkan agar bank menjelaskan secara rinci setiap nasabah, termasuk bukti potongnya ke aparat pajak.

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111