Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,391 SGD-9,595 JPY-12,029 GBP-16,786 EUR-14,301 AUD-10,198 SAR-3,570 [03-04-2017] Detail . . .




BI Nilai DPR Tepat Revisi UU Perbankan Tahun ini
Selasa, 24 Maret 2015
Sumber : http://wartaekonomi.co.id

Untitled Document

WE Online, Jakarta - Bank Indonesia menilai rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) di tahun ini merupakan langkah yang tepat.

Hal itu diungkapkan Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah saat Diskusi Publik tentang "Revisi UU Perbankan" di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/3/2015).

Dia menjelaskan bahwa revisi UU Perbankan sangat tepat sekali untuk mendorong peningkatan kontribusi aset perbankan dari total aset keuangan di Indonesia.

"Jadi jelas sekali revisi UU Perbankan sangat tepat waktunya karena ingin dorong perbankan memgang 71 persen dari total aset keuanggan yang ada di indonesia. Mati hidup negara kita tergantung dari perbankan," ucap Halim.

Menurut Halim, dengan peningkatan kapasitas aset perbankan diharapkan perbankan memiliki peran lebih maksimal dalam mendorong implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

"MP3EI sampai 2025 butuh modal Rp 1674 triliun. Ada Rp 940 triliun yang masih belum jelas datangnya dari mana. Sementara Rp 328 triliun berupa infrastruktur yAng akan dikeluarkan pemerintah khususnya di daerah timur," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, DPR telah menyetujui 159 RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019. Dari jumlah itu, juga disepakati terdapat 37 RUU yang menjadi Prolegnas prioritas tahun 2015.  Dari ke 37 RUU itu, DPR akan merevisi UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Prolegnas prioritas 2015, UU Perbankan berada pada nomor urut 32.

 

 

 

 

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111