Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,442 SGD-9,503 JPY-11,708 GBP-16,345 EUR-14,268 AUD-10,175 SAR-3,585 [15-03-2017] Detail . . .




Auditor mesti optimalkan pencegahan tidak hanya penindakan
Kamis, 14 Mei 2015
Sumber : http://www.antaranews.com

Untitled Document

Jakarta (ANTARA News) - Auditor internal yang dimiliki pemerintah mesti dapat mengoptimalkan pencegahan dalam hal potensi terjadinya pelanggaran dalam beragam program yang akan diterapkan dan tidak hanya fokus pada penindakan pelanggaran tersebut.

"Tantangannya satu untuk meningkatkan auditornya sendiri, harus ada dorongan yang kuat untuk membuat target capablity model, dengan itu kita bisa mencapai target atau keinginan bahwa auditor tidak hanya menangkap orang tapi juga mencegah," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menpupera mengingatkan, sebelumnya auditor internal pemerintah hanya diberikan tugas memeriksa laporan keuangan sebelum diserahkan ke pihak Kementerian Keuangan.

Namun saat ini, ujar dia, auditor sudah diberikan kewenangan untuk melakukan kajuan program sebelum disampaikan kepada Kemenkeu. "Jadi di awal dan di ujungnya sudah menjadi tanggung jawab APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)," katanya.

Ia juga menyebutkan, APIP melakukan pendampingan dan audit dalam rangka pendampingan sehingga "quality assurance" (jaminan mutu) sudah mulai dilaksanakan oleh APIP, khususnya kajian program audit pelaksanaannya dan kajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Sebelumnya, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meminta pemerintah menetapkan kriteria industri yang diwajibkan untuk melakukan audit laporan keuangan sehingga mendorong bertumbuhnya industri akuntan publik.

"Industrinya sendiri harus tumbuh dan berkembang dalam artian adanya regulasi lain untuk memastikan proses audit ini bisa dilakukan oleh industri-industri yang memang bisa kita wajibkan," kata Direktur Eksekutif IAI Elly Zarni Husin usai diskusi di Graha Akuntan, Jakarta, Selasa (12/5).

Ia memberikan contoh pemerintah dapat menetapkan ketentuan industri dari minimum aset yang dimiliki industri itu.

Elly mengatakan pemerintah dan asosiasi profesi untuk menarik minat sebanyak mungkin orang-orang untuk berprofesi menjadi akuntan publik.

Namun, lanjutnya, dalam menarik minat untuk menekuni profesi itu, industri akuntan publik sendiri harus tumbuh dan berkembang dengan regulasi yang mendukung perkembangan industri itu.

"Industrinya sendiri harus tumbuh dan berkembang dalam artian adanya regulasi lain untuk memastikan proses audit ini bisa dilakukan oleh industri-industriyang memang bisa kita wajibkan," ujarnya.

 

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111