Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,391 SGD-9,595 JPY-12,029 GBP-16,786 EUR-14,301 AUD-10,198 SAR-3,570 [03-04-2017] Detail . . .




Ditunggu, Tindak Lanjut Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM
Selasa, 2 Juni 2015
Sumber : http://www.beritasatu.com

Untitled Document

Jakarta - Komitmen pemerintahan Joko Widodo-Jusf Kalla (Jokowi-JK) untuk membantu pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) patut diapresiasi. Salah satunya dengan terbentuknya Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM beberapa pekan lalu.

Namun, tindak lanjut dari kebijakan tersebut sangat ditunggu oleh para pelaku UMKM yang belakangan semakin sulit mendapatkan akses pembiayaan.
“Masyarakat dan pelaku UMKM menunggu tindak lanjutnya. Saat ini pelaku UMKM informal sangat menantikan akses pembiayaan yang mudah dan cepat,” kata Direktur Koperasi Sadhana, Tukijan, di Jakarta, Selasa (2/6).

Koperasi Sadhana sendiri sudah membina ratusan pelaku UMKM di kawasan Jakarta Barat (Jakarta) dan Tangerang (Banten). Selama ini, dibangun kemitraan dengan anggota untuk menopang berbagai aktivitas UMKM mereka. Namun, masih terkendala sejumlah akses pembiayaan yang lebih besar dan cepat.

Menurut Tukijan, komitmen mendukung UMKM selalu ada dalam setiap pemerintahan. Namun, realisasi atas komitmen itu tidak selalu sama karena berhubungan dengan berbagai pihak dan mekanisme koordinasi yang tidak mudah.

“Penyaluran dana selalu melibatkan berbagai pihak sehingga komitmen dan kebijakan saja tidak cukup. Kelambatan dalam realisasi ini justru menyuburkan praktik pihak yang tidak bertanggung jawab dan justru membebani pelaku UMKM dengan bunga yang tinggi,” katanya.

Tiga pekan lalu, Jokowi membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil . Adapun anggota komite ini terdiri 13 kementerian, seperti Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan.

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM untuk menyinergikan pengembangan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) bagi UMKM. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui keterbukaan akses pembiayaan.

 

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111