Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,442 SGD-9,503 JPY-11,708 GBP-16,345 EUR-14,268 AUD-10,175 SAR-3,585 [15-03-2017] Detail . . .




BI Dorong Berdirinya KUPVA di Wilayah Perbatasan
Rabu, 10 Juni 2015
Sumber : http://skalanews.com

Untitled Document

Skalanews - Kantor Perwakilan wilayah (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua tengah mendorong untuk dibentuknya Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank di wilayah perbatasan RI - Papua Nugini.

Deputi Kepala KPw BI Provinsi Papua Bidang Ekonomi dan Keuangan Eko Waluyo mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian tentang penggunaan mata uang non Rupiah yang kerap teradi di perbatasan Papua Nugini-Skow.

"Hasil dari kajian itu menunjukkan bahwa perlu adanya KUPVA di perbatasan," ujarnya di Jayapura, Selasa (9/6).

BI, kata Waluyo, baru mengeluarkan Surat Edara nomor 17/11/DKSP tentang kewajiban pengguanaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ketentuan tersebut memuat petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentaang kewajiban penggunaan Rupiah di wilaha NKRI yang telah diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2015 yang lalu," ucapnya.

Dengan tidak adanya KUPVA resmi di perbatasan RI - Papua Nugini, kata Waluyo, maka penegakkan aturan tersebut sulit dilakukan.

"Selama ini KUPVA di perbatasan masih berjalan undergorundd (tidak berizin). Dengaan adanya KUPVA berizin, diharapkan penegakkan peraturan tentang penggunaan uang Rupiah di wilayah NKRI dapat ditegakkan," ujarnya.

Hingga kini, ungkapnya, sudah ada satu KUPVA yang berminat untuk mendirikan usahanya di perbatasan, hanya ada satu masalah yang menjadi penghambat hingga hal tersebut belum bisa direalisasikan.

"Namun masih ada beberapa kendala, salah satunya adalah masalah keamanan. KUPVA tersebut masih memikirkan bagaimana keamanan uang yang dibawa dari kota ke perbatasan," katanya.

Dari Pemerintah Kota Jayapura, ucap Waluyo, sudah ada permintaaan agar BI segera menghadirkan KUPVA di perbatasan, karenanya hal tersbut sedang diupayakan untuk diwujudkan.

"Dengan adanya permintaan dari wali kota, BI akan mengintensifkan kejasama dengan pihak terkait, termasuk kepada pihak kepolisian, imigrasi dan badan perbatasan. BI juga akan terus mendorong KUPVA untuk membukaa usahanya di perbatasan,"
ucapnya

 

 

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111