Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,391 SGD-9,595 JPY-12,029 GBP-16,786 EUR-14,301 AUD-10,198 SAR-3,570 [03-04-2017] Detail . . .




Tim Percepataan Akses Keuangan Daerah Siap dibentuk di Kuartal I-2016
Minggu, 14 Februari 2016
Sumber : http://ekonomi.metrotvnews.com

Untitled Document

Metrotvnews.com, Cirebon: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tim percepatan akses keuangan daerah (TPKAD) akan dibentuk paling cepat pada Kuartal I 2016. Menurut Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Agus Sugiarto, TPKAD untuk menggerakkan inklusi keuangan di daerah.

"Kami ingin teman-teman di daerah punya kesamaan pandang tentang keuangan dengan di pusat demi menggerakkan inklusi keuangan di daerah. Adapun dalam pembentukan TPKAD ini OJK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri," kata Agus dikutip dari Antara, Minggu (14/1/2016).

Agus mengatakan bahwa TPKAD secara umum berfungsi memetakan kebutuhan daerah dan memberikan bantuan biaya untuk mengembangkan potensi-potensi daerah demi menyejahterakan masyarakat.

Selain itu, TPKAD nantinya juga memfasilitasi UMKM di daerah untuk masuk ke bursa saham. Ditambah lagi, TPKAD juga akan membantu jika pemerintah daerah ingin menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan di wilayahnya.

"Namun, terkait dengan obligasi ini kami masih mengkaji lagi agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan daerah," kata Agus.

TPKAD nantinya akan dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda) dengan pejabat OJK daerah sebagai sekretaris, sementara pemimpin daerah, seperti gubernur dan bupati, berperan sebagai pengarah. OJK menargetkan TPKAD akan ada minimal di setiap kota di Indonesia, melengkapi 35 kantor OJK yang sudah ada di daerah-daerah.

Pembentukan TPKAD ini sendiri berasal dari usulan Presiden Joko Widodo yang diungkapkan ketika dirinya berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan perbankan dan industri keuangan di Istana Kepresidenan pada pertengahan Januari 2016. Usulan tersebut kemudian ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang langsung berdiskusi dengan OJK.

OJK memang fokus mengembangkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang jika dikembangkan dengan baik dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa program dan kegiatan inklusi keuangan OJK, seperti Jaring (Jangkau, Sinergi dan Guideline), Laku (Layanan Keuangan) Mikro, Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif), dan Simpanan Pelajar (Simpel). 

http://ekonomi.metrotvnews.com

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111