Nominal (Rp.) Rate (%)  
Simpeda < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Harian ) > 100.000 - 100 Jt 1.00 % Selengkapnya ...
Simanja < 100.000,- 0 % p.a  
(Bunga Terendah) > 100.000 - 100 Jt 1.50 %  
  Nominal (Rp.) Jenis Giro (%)  
Giro Pemda < 100 Juta 0 %  
  > 100 Juta - 1 Milyar 0.75 % Selengkapnya ...
Giro Umum < 50 Juta 0 %  
  > 50 Juta - 500 Juta 0.50 % Selengkapnya ...
         
  Rate
  1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 24 Bln
1 Juta - 100 Juta 5,00% 5,25% 5,75% 6,00% 6,25%
> 100 - 250 Juta 5,05% 5,30% 5,80% 6,05% 6,30%
> 250 - 500 Juta 5,10% 5,35% 5,85% 6,10% 6,35%
> 500 - 1 Milyar 5,15% 5,40% 5,90% 6,15% 6,40%
> 1 Milyar 5,25% 5,50% 6,00% 6,25% 6,50%
No. Jenis Kredit Suku Bunga  
1 Modal Kerja konstruksi 13,00 % p.a  
2. Modal Kerja Perdagangan ( Sistem Angguran ) 13,00 % p.a  
3 Modal Kerja Perdagangan (Revolving/RC) 13,00 % p.a  
      Selengkapnya ...
Home
 
Email Forum Diskusi Kontak Buku Tamu
  SBDK Detail Birate: 6.50% [21-07-16] Kurs: USD-13,442 SGD-9,503 JPY-11,708 GBP-16,345 EUR-14,268 AUD-10,175 SAR-3,585 [15-03-2017] Detail . . .




Jokowi: Rp.224 Triliun APBD Mengendap Di Bank
Minggu, 11 September 2016
Sumber : http://wartaekonomi.co.id

Untitled Document

Warta Ekonomi.co.id, Banten - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada dana Rp224 triliun yang merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih mengendap di bank.

"Mau tahu enggak, ada Rp224 triliun uang APBD mengendap di bank," kata Presiden Jokowi ketika melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (11/9/2016).

Dia mengatakan dana itu seharusnya dikeluarkan agar bisa digunakan untuk mendorong perekonomian daerah.

Oleh karena itu, ketika kemudian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini sebesar Rp19,4 triliun, Presiden menilai hal itu bukan merupakan persoalan yang menghambat.

"Jadi sebetulnya dari angka Rp224 triliun kalau hanya direm Rp19 triliun, uangnya di bank masih banyak," katanya.

Penghematan anggaran DAU sebesar Rp19,4 triliun yang merupakan jatah dari 169 pemerintah daerah itu adalah dalam rangka mendorong uang yang ada di daerah itu bisa dikeluarkan.

"Agar ekonomi bisa bergerak, proyek-proyek, program-program yang ada di daerah juga harus segera direalisasikan, sehingga serapan anggaran bisa banyak," katanya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan menunda penyaluran DAU tahun ini sebesar Rp19,4 triliun, yang merupakan jatah dari 169 pemerintah daerah. Kebijakan ini dalam rangka penyesuaian porsi belanja negara pada paruh kedua tahun ini.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi umum Tahun Anggaran 2016, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 16 Agustus 2016.

 

http://wartaekonomi.co.id

 

 
 
 
Copyright © Bank Papua 2010  
   
Jl. Ahmad Yani no. 5-7 Jayapura - Papua - Indonesia  
Kode pos : 99111